SOLO,thetelegram.news-Dewan Pengarah Forum Solidaritas Kemanusiaan (FSK) sekaligus Guru Besar Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Prof Jamal Wiwoho menilai, kebijakan pemerintah terkait PPKM sangatlah tepat.
Sebab, kata Prof Jamal, kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 sejak 3 Juli yang diperpanjang hingga 16 Agustus 2021 itu mampu meminimalisir angka Covid-19 di Indonesia, khususnya Jawa-Bali.
Karena itu, kata Prof Jamal, PPKM yang diberlakukan pemerintah tidak seperti di negara maju, yakni lockdown. Kalau negara kecil diberlalukan lockdown, bisa seperti di Eropa dan Malaysia.
“Kita nggak mungkin lockdown karena ada ribuan pulau. Maka PPKM di Jawa Bali ini tepat, lalu kasus menurun. Di Sumatera meningkat karena perputaran peredaran serta tambahan virus delta dan sebagainya,” kata dia, Rabu (11/7/2021).
Menurut Prof Jamal, pandemi covid-19 sangat berpengaruh pada banyak sektor, baik ekonomi, kesehatan maupun pendidikan. Karena itu, pemerintah harus kembali menggerakan ekonomi rakyat. Semua sektor harus beralih, dari face to face sekarang memanfaatkan digital."
Untuk sektor pendidikan, kata dia, sebelum PPKM Level 4 diterapkan, ada keputusan bersama para menteri yang meminta segera kampus dan sekolah bisa dibuka tatap muka. Syaratnya ada rekomendasi dari Satgas Covid-19 dengan syarat yang ketat, yaitu tidak zona merah, tidak di wilayah PPKM.
"Tapi kalau orang tua enggak mau ya tidak apa-apa, karena ini uji coba untuk membuka diri dengan kenormalan. Mengingat kampus atau sekolah bisa jadi penyebaran Covid-19," tambah Rektor UNS tersebut.
Prof Jamal yakin, banyak murid atau mahasiswa rindu datang belajar tatap muka. Mereka juga rindu bertemu teman-temannya. Ini pun menjadi dilema, jadi kalau mau dimulai tatap muka tentu tidak semua masuk bareng, di perguruan tinggi dicoba.
"Misal mahasiswa semester satu dan tujuh tatap muka, lalu satu kelas 25 mahasiswa, jamnya enggak boleh lama-lama, satu mata kuliah itu pun hanya 100 menit,” terangnya.
Lebih lanjut Prof Jamal juga mengatakan, masyarakat Indonesia akan terus menghadapi pandemi covid-19 yang belum diketahui sampai kapan berakhir. Karena itu, masyarakat juga harus mengubah gaya hidup dengan protokol kesehatan.
“Pemerintah harus bisa bertindak tegas terhadap masyarakat untuk disiplin. Kemana-mana harus protokol kesehatan 3M (memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan),” ujarnya.
Di samping 3M, kata Prof Jamal, masyarakat juga harus mau divaksinasi Covid-19. “Kalau masyarakat tidak disiplin, suka berkerumun, tidak divaksin bisa meningkatkan laju penularan Covid-19,” katanya.
Melalui FSK atau Forum Solidaritas Kemanusiaan, Prof Jamal tidak bosan mengedukasi dan sosialisasi ke masyarakat tentang bahaya Covid-19. Menurut dia, masyarakat harus selalu diberi pemahaman yang baik dan mudah dimengerti. Karena sebagian masyarakat ada yang tidak yakin kalau covid-19 itu ada.
"Padahal, kita sudah belajar banyak. Misal mengambil paksa jenazah, merusak alat kesehatan dan menghalangi petugas. Ini perlu edukasi, karena tidak sekadar kepada keluarga, tapi orang lain bisa kena," tambahnya.
Hal senada dikatakam anggota FSK Bidang Media dan Komunikasi Fristian Griec. Menurut dia, keberadaan FSK seperti lahir dari dan untuk merawat solidaritas sosial yang menjadi DNA bangsa Indonesia. Sejarah mencatat, negara ini lahir dan bertahan dari berbagai krisis yang menempa. Sehingga, modal sosial ini mampu memompa resiliensi bangsa keluar dari situasi sulit apapun.
Untuk itu, FSK yang terdiri dari tokoh bangsa dari beragam latar belakang itu menjadi mitra pemerintah agar berbagai kebijakan yang ditetapkan benar-benar menjawab aspirasi masyarakat. Beberapa masukan bagi pemerintah termasuk menilai kebijakan pemerintah saat ini juga patut diapresisi serta dibuat dengan pertimbangan untuk menjaga titik equilibirium antara sektor kesehatan dan ekonomi.
"PPKM Berlevel yang disertai berbagai pelonggaran bertahap seperti yang dijalankan saat ini menjadi “jalan tengah” yang tepat untuk menjaga keduanya pada titik yang seimbang," kata Fristian yang juga seorang jurnalis.
Kendati demikian, ada beberapa hal kebijakan yang dipandang perlu dijelaskan pemerintah kepada publik agar tidak menimbulkan syak wasangka. Terkait penghapusan angka kematian dari indikator penanganan COVID-19, hal ini dikhawatirkan publik bakal menilai pemerintah tidak transparan dan justru akan menurunkan tingkat kepercayaan.
Selain itu, pernyataan Menteri Perdagangan M. Lutfi yang menyebutkan tes PCR dan/atau antigen juga menjadi syarat masuk mal selain kartu vaksin. Ia juga khawatir, aturan baru ini bakal memicu resistensi dari publik karena akan menambah berat beban perekonomian.
“Kami berharap, pemerintah mengkaji kembali aturan baru ini. Menilik perjalanan penilaian publik setahun terakhir, tren angka kepercayaan cenderung landai-turun. Kepercayaan publik merupakan modal sosial yang sangat menentukan keberhasilan kebijakan pemerintah dalam mengatasi pandemi,” pungkasnya.(Vladimir Langgeng)
