Namun Jaka Tarub harus membayar mahal atas ulahnya yang melanggar amanah istrinya itu. Lumbung padinya terkuras karena istri harus memasak beras sesuai takaran dan tidak ada lagi "mujizat" seperti sebelumnya. Lebih dari itu, Jaka Tarup pun harus gigit jari karena ditinggalkan sang istri setelah Nawangwulan menemukan selendang yang disimpan suami di dasar lumbung ditimbun padi.
Akhirnya, Dewi Nawangwulan terbang menggunakan selendang, kembali berkumpul lagi berbahagia bersama enam bidadari lainnya di kayangan, seperti sebelumnya. Sementara Jaka Tarub kembali menjadi petani, bercocok tanam, menanam padi, sama seperti petani lainnya, sama seperti sebelumnya.
Meski hanya cerita fiksi, namun bisa dianalogikan bahwa Nawangwulan adalah dewi penjaga ketahanan pangan. Dengan cara yang dilakukan, sang dewi mampu menjaga lumbung padi tetap penuh. Sehingga ketahanan pangan tetap terjaga dan tidak ada kata "kelaparan" bagi warga desa.
Lalu, apa korelasinya dengan kondisi saat ini? Sekarang ini, lumbung padi di desa "nyaris" tidak terisi. Bahkan lumbungnya saja sudah tidak ada, sulit ditemukan. Para petani lebih memilih menjual padi atau gabah itu dari pada dibawa pulang dan dimasukan ke lumbung. Bahkan beberapa diantaranya, padi tersebut dijual sewaktu masih muda atau masih hijau (ijo) sehingga disebut ijon. Itu dilakukan lantaran petani terdesak kebutuhan ekonomi. Alasan lain, petani juga tidak mau merugi.
Rumah saya di Jongke, Karanganyar yang mewah (menghadap sawah), sering kali digunakan para petani untuk berteduh sambil bercengkrama "ngalur ngidul", usai bercocok tanam atau memupuk padinya atau saat menunggu panen. Celakanya, para petani itu tidak membahas harga pupuk atau hasil panen, tapi membahas penjualan lahan atau sawahnya. Mereka membawa foto copy sertifikat lahan sawah miliknya atau milik temanya untuk ditawarkan.
Ya, sangat beralasan kalau para petani, yang sebagian besar sudah tua itu, kini tak lagi tertarik menjadi petani. Mereka memilih menjual sawahnya untuk alih profesi atau "menganggur" karena bertani pada zaman sekarang ini merugi, selain "rekoso".
Bagaimana tidak merugi dan rekoso kalau pada saat memulai tanam padi para petani sudah kesulitan untuk mendapatkan air. Untuk sawah tadah hujan, para petani sudah tidak bisa menggunakan ilmu " titen" karena "salah mongso" akibat pemanasan global. Hujan sudah sulit dititeni sehingga sangat berpengaruh pada musim tanam.
Untuk pertanian yang menggunakan sistem irigasi juga setali tiga uang alias sama saja. Banyak waduk dan sumber air untuk irigasi sudah mengering sehingga sawah juga mengering dan sulit untuk bercocok tanam. Belakangan, banyak petani patungan membuat sumur dalam untuk mendapatkan air untuk irigasi sawah. Namun, tidak semua tanah ada sumber airnya.
Saat memupuk, harga pupuk subsidi mahal dan melambung tinggi. Boro boro bisa mendapatkan pupuk dengan harga tinggi, pupuknya pun sering kali hilang dari peredaran akibat ulah spekulan atau penimbun. Belakangan, pemerintah mendorong petani menggunakan pupuk organik, seperti pupuk kompos atau pupuk kandang. Namun, bagaimana bisa para petani menggunakan pupuk kandang, wong hewannya saja, seperti sapi, kerbau, dan kambing sudah tidak ada di kandang. Sudah jarang para petani atau peternak memelihara hewan ternak.
Kemudian, saat giliran panen, harga gabah anjlok. Kondisi ini diperparah dengan kebijakan pemerintah yang sering kali impor beras di saat petani panen, dengan alasan untuk stabilitas kebutuhan pangan, untuk stabilitas harga beras. Dengan kondisi seperti itu yang berkepanjangan serta ditambah makin sempitnya lahan pertanian karena sudah beralih fungsi untuk permukiman dan industri, maka sangat beralasan kalau kondisi perberasan nasional jadi carut marut.
Pemerintahan Jokowi (dua periode) memang telah membuat kebijakan, untuk mengembalikan kejayaan beras nasional seperti pada saat Suharto berkuasa. Dimana beras di Indonesia mengalami surplus bahkan diekspor ke berbagai negara, sehingga mendapat pujian dari FAO, badan PBB yang mengurusi pangan.
Pemerintah membangun embung dan waduk di berbagai daerah untuk memudahkan para petani mendapat air irigasi. Beberapa kali pemerintah menambah alokasi anggaran di APBN untuk subsidi pupuk. Namun kebijakan jangka panjang dan jangka pendek itu belum berdampak signifikan bagi para petani. Banyak petani di berbagai daerah masih kesulitan mendapatkan air irigasi. Di beberapa daerah pula, petani kesulitan mendapatkan pupuk subsidi.
Pemerintah juga telah membuat regulasi (undang-undang) dan membangun resi gudang untuk menyimpan padi/gabah para petani. Selain untuk menyimpan padi/gabah guna menghindari spekulasi harga, resi gudang itu bisa dijadikan agunan ke bank bilamana petani butuh modal usaha atau butuh uang untuk mengkuliahkan anaknya.
Pertanyaannya, bagaimana petani biaa menyimpan padi/gabah di resi gudang, wong petani tidak pernah membawa pulang padi/gabah dan memilih untuk dijual di tempat saat panen. Bahkan dijual pada saat masih hijau, karena terdesak kebutuhan ekonomi dan tidak mau merugi.
Sampai kapan persoalan itu terus mengemuka, apakah kita perlu mendatangkan Dewi Nawangwulan untuk menyelesaikan masalah perberasan guna menjaga ketahanan pangan? Tanpa menghadirkan sang dewi, saya yakin masalah perberasan nasional akan rampung jika persoalan irigasi, harga pupuk, dan harga jual gabah dan lainnya terselesaikan dan tidak lagi menjadi masalah. Resi gudang dan atau lumbung padi akan terjaga dan akan terisi. Pada gilirannya, petani akan makmur dan banyak anak muda tertarik menjadi petani.(Vladimir Langgeng)
